majalahpos.com – Pemanfaatan aplikasi MyPertamina untuk pembelian BBM subsidi Pertalite dan Solar diharapkan bisa menjadi solusi agar subsidi BBM lebih tepat sasaran. Namun rencana itu juga diragukan keampuhannya.

Pengamat Ekonomi Politik sekaligus Mantan Sekretaris Kementerian BUMN, Said Didu menilai penggunaan aplikasi untuk mengawasi penjualan Pertalite juga diragukan. Sebab tidak menutup kemungkinan masyarakat yang mampu juga memiliki kendaraan dengan kapasitas mesin yang kecil.

“Sekarang kan mau berdasarkan cc, kalau orang kaya punya (kendaraan) cc kecil kan salah sasaran juga,” tuturnya dalam sebuah diskusi Poligov di Jakarta, Minggu (11/9/2022).

Lagi pula dia juga mempertanyakan mengenai salah satu alasan kenaikan harga BBM adalah subsidi yang diberikan tidak tepat sasaran.

Sebab menurutnya sejak dulu memang subsidi BBM tidak pernah memasukkan unsur sasaran pemberian subsidi. Dia menjelaskan untuk penyaluran subsidi BBM yang menjadi unsur utama adalah penentuan kuota.

“Apakah betul bahwa subsidi BBM salah sasaran? Dari dulu subsidi tidak ada namanya sasaran, yang ada kuota. Misalnya berapa kuota Premium di provinsi A. Bahwa siapa yang beli di sana tidak ada,” terangnya.

Nah, untuk menentukan besaran kuota subsidi BBM di sebuah wilayah dihitung berdasarkan jumlah kendaraan umum dan jumlah masyarakat menengah ke bawah di daerah tersebut.

Pemerintah sendiri sudah menaikkan harga BBM pada 3 September kemarin. Salah satu alasannya karena biaya subsidi BBM yang semakin membengkak.

Harga solar naik dari Rp 5.150/liter jadi Rp 6.800/liter. Harga Pertalite naik dari sebelumnya Rp 7.650/liter menjadi Rp 10.000 ribu/liter. Lalu, Pertamax dari sebelumnya dibanderol Rp 12.500/liter menjadi Rp 14.500/liter.

Dalam kesempatan yang sama Managing Director Political Economy and Policy Studies (PEPS) Anthony Budiawan menjelaskan BBM merupakan barang yang menguasai hajat hidup masyarakat. Dia mengartikan bahwa BBM seharusnya terjangkau bagi seluruh masyarakat.

Lebih jauh dia menjelaskan, pengeluaran untuk BBM idealnya adalah 5% dari pendapatan masyarakat. Dia mencontohkan, jika seorang buruh memiliki gaji Rp 4 juta/bulan, maka artinya pengeluaran BBM harusnya Rp 200 ribu setiap bulannya.

“Ini saya ambil benckmark 5%, kalau dia sampai 10% artinya pengeluaran lainnya harus dikurangi. Artinya ada belanja-belanja lain yang harus dikurangi,” terangnya.

Jika kenaikan BBM meningkatkan porsi pengeluaran buruh tersebut, lanjutnya, maka harus ada biaya pengeluaran lain yang harus dikurangi. Itu artinya maka akan mengikis daya beli masyarakat.

Menurut Anthony jika daya beli masyarakat tergerus akibat kenaikan harga BBM, maka potensi meningkatnya angka kemiskinan semakin besar.

Sebelumnya Menteri BUMN Erick Thohir menjelaskan penerapan MyPertamina untuk pembelian Pertalite sebenarnya eksekusinya dilakukan oleh Pertamina dan Telkom untuk melakukan sinergi data base.

“Karena ada SPBU Pertamina yang belum memakai MyPertamina, tapi ada juga Telkom yang belum menginstall dari pada chip-chipnya, ada teknologinya,” tuturnya di Gedung Bank Mega, Jakarta, Rabu (7/9/2022).

Erick menegaskan bahwa penerapan MyPertamina secara menyeluruh di seluruh SPBU Pertamina butuh waktu. Menurutnya persiapannya butuh waktu sekitar 2-3 bulan.