majalahpos.com – Di sela-sela Pertemuan Tingkat Menteri (PTM) Indo-Pasific Economic Framework (IPEF) for Prosperity, di Los Angeles Amerika Serikat, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto bertemu dengan U.S. Secretary of Commerce Gina Raimondo. Keduanya membahas perkembangan penting dalam IPEF, upaya memperkuat investasi AS ke Indonesia, serta peluang kerja sama di bidang industri semi konduktor.

Diketahui, pada pertemuan Kamis (8/9) kemarin, Airlangga didampingi oleh Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita, Duta Besar RI untuk Amerika Serikat (AS), Sesmenko Perekonomian dan Dirjen KPAII Kementerian Perindustrian.

“Volume perdagangan bilateral RI-AS ditargetkan dapat mencapai US$ 60 miliar, di mana saat ini baru mencapai sekitar US$ 37 miliar, sehingga terdapat opportunity untuk lebih meningkatkan lagi kerja sama kedua negara,” ujar Airlangga dalam keterangan tertulis, Jumat (9/9/2022).

Airlangga mengungkapkan Indonesia telah mendorong reformasi struktural melalui omnibus law UU Cipta Kerja, posisi strategis Indonesia selaku Presidensi G20 dan Ketua ASEAN pada 2023. Di samping itu, ia juga menyampaikan pentingnya dukungan AS terkait masalah pangan, terutama impor kedelai yang cukup besar.

Airlangga juga mendorong peningkatan investasi ke Indonesia. Apalagi menurutnya saat ini investasi AS ke Indonesia masih relatif kecil, yakni US$ hanya 2,54 miliar di tahun 2021.

Lebih lanjut dia menjelaskan Indonesia telah aktif terlibat dalam inisiasi pembentukan IPEF dan bergabung sejak diluncurkannya pada tanggal 23 Mei 2022 di Tokyo, Jepang. Pada pertemuan IPEF Ministerial Meeting di LA ini, Indonesia menegaskan dan memutuskan untuk terlibat dalam seluruh pilar yang ditawarkan di dalam IPEF, termasuk Pilar I mengenai Trade (Perdagangan).

Terkait dengan isu ketenagakerjaan yang termasuk dibahas dalam Pilar I, Airlangga menjelaskan memaparkan kebijakan Pemerintah Indonesia melalui program bantuan Kartu Prakerja untuk meningkatkan keterampilan dan kompetensi tenaga kerja agar siap mendapatkan pekerjaan atau berwirausaha.

Dikatakannya, program Kartu Prakerja merupakan program end-to-end digital dan program Government to People (G-to-P) yang telah diikuti oleh 13 juta peserta dan jumlah pendaftar lebih dari 110 juta yang dilakukan secara digital.

Sementara itu, U.S. Secretary of Commerce Gina Raimondo menilai investasi AS ke Indonesia belum optimal. Karena itu perlu ditingkatkan, salah satunya dengan ikut berpartisipasi dalam IPEF.

Baca Selanjutnya >>>

“Itulah pentingnya mengapa Indonesia perlu bergabung dalam IPEF dan berperan aktif dalam setiap pertemuan. Ini adalah opportunity yang sangat bagus bagi Indonesia untuk meningkatkan perdagangan dan investasi AS,” ujar Raimondo.

Raimondo menilai IPEF memberikan manfaat, khususnya bagi negara-negara di Kawasan Indo Pasifik. Sesuai dengan Program CHIPS Pemerintah US telah menyediakan dana federal sebesar US$ 50 miliar atau sekitar Rp 747 triliun untuk membangun industri semi konduktor. Pihaknya pun memastikan akan menyediakan alokasi dari dana di Program CHIPS tersebut untuk mendorong investasi semi konduktor di Indonesia. Serta mendorong perusahaan-perusahaan besar Amerika agar mau berinvestasi di Indonesia.

Di sisi lain, dia juga mengaku terkesan dengan keberhasilan program Kartu Prakerja. Menurutnya program tersebut secara tidak langsung dapat mendorong pertumbuhan ekonomi negara.

“Investasi pemerintah pada sumber daya manusia akan sangat membantu pertumbuhan ekonomi dan masa depan Indonesia,” kata Raimondo.

Raimondo menyebut untuk meningkatkan kapasitas SDM di bidang semi konduktor, sudah ada program master untuk semi konduktor (Master’s Degree in Semiconductor and Microelectronics Engineering di University of Purdue), yang bisa dikerjasamakan dengan Perguruan Tinggi di Indonesia.

Terkait hal ini, Airlangga menyambut baik dan menawarkan untuk menyiapkan KEK (Kawasan Ekonomi Khusus) Pendidikan di Batam, agar sejalan dengan industri semi konduktor yang sudah ada di Batam.

Diketahui, keduanya sepakat untuk segera membentuk tim teknis antara kedua negara guna membahas hal-hal teknis, dan akan mengundang kembali Menko Airlangga untuk membahas hasil nyata dari pembahasan teknis tersebut pada Oktober 2022 mendatang.