majalahpos.com – Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) akan mulai menyalurkan dana bantuan subsidi gaji atau bantuan subsidi upah (BSU) sebesar Rp 600.000 pada Senin (12/9/2022).

Pencairan BLT subsidi gaji tahap pertama ini diperuntukkan bagi pekerja atau buruh yang memiliki rekening bank himbara, seperti Bank BRI, BTN, BNI, dan Bank Mandiri.

Adapun pencairan BLT subsidi gaji atau BSU tahun 2022 dilakukan secara bertahap hingga bulan Desember mendatang. Lantas, bagaimana penyaluran BSU kepada pekerja atau buruh yang memenuhi kriteria tapi tidak mempunyai rekening di bank himbara?

Pencairan BSU pekerja rekening bank swasta

Pekerja yang berhak mendapatkan BSU tapi tidak memiliki rekening di bank himbara tak perlu khawatir, sebab pekerja dengan rekening bank swasta akan dibukakan rekening di bank himbara atau BLT subsidi gaji disalurkan melalui PT Pos Indonesia.

“Mereka (pekerja dengan rekening bank swasta) akan dibukakan rekening oleh bank himbara, atau nanti kita salurkan lewat kantor pos yang sudah kita kerjasama dengan PT Pos Indonesia,” kata Sekjen Kemnaker Anwar Sanusi saat dikonfirmasi Kompas.com, Minggu (11/9/2022).

Nantinya, para pekerja akan dibantu oleh perusahaan masing-masing dengan berkoordinasi dengan BPJS ketenagakerjaan.

Seperti diketahui, BSU atau BLT subsidi gaji telah diberikan pada tahun 2021 lalu, di mana pekerja atau buruh yang rekeningnya bank swasta telah dibuatkan rekening di bank himbara.

Terkait hal ini, pekerja yang rekening bank himbaranya masih aktif dapat dilanjutkan ke rekening tersebut.

“Kalau rekeningnya (rekening bank himbara untuk penyaluran BSU 2021) masih berlaku bisa dilanjutkan, kalau yang belum akan dibantu dibukakan,” lanjutnya.

Sementara itu, penyaluran BLT subsidi gaji melalui PT Pos Indonesia akan diberikan surat pemberitahuan.

“Ada dua pilihan (pengambilan dana BSU di kantor pos), yaitu diantar oleh petugas pos atau dibukakan PosPay,” jelas Anwar.

Ia menegaskan, pihaknya akan terus memantau penyaluran BSU 2022 agar cepat tersampaikan kepada pihak yang memang berhak menerima bantuan ini.

“Jangan sampai mereka yang berhak akan terhalang karena administrasi yang berkepanjangan,” pungkasnya.